BerandaKARIMUNKewenangan Pelabuhan Parit Rempak...

Kewenangan Pelabuhan Parit Rempak Kembali ke BUP, Adi Hermawan: TPR Hanya Katongi Izin Bongkar Muat”

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – Ketua Komisi 3 DPRD Karimun, Adi Hermawan menegaskan, bahwa kewenangan pengelolaan atas Pelabuhan Parit Rempak sudah dikembalikan ke BUP melalui PT.KKM.

Sedangkan PT Terminal Parit Rempak (TPR) yang melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan BUP, hanya mengantongi izin pengelolaan bongkar muat.

Tegasnya, pengelolaan perizinan kepelabuhanan, meliputi parkir, gudang, pelabuhan bongkar muat, dan lainnya mulai dialihkan ke PT KKM.

“Pengelolaan operasional yang dulunya ditangani TPR, mulai sekarang sudah dikembalikan semuanya ke BUP yang mana dalam hal ini BUMD PT.KKM,” tegas Adi Hermawan, Jumat (6/1/2023).

Adi menegaskan, perjanjian yang dibuat oleh Dirut BUP terdahulu dengan PT.TPR, menyalahi peraturan perundang undangan. Soalnya berakibat menimbulkan kerugian untuk BUMD PT.KKM.

Saran Berita  Masjid Nurul Iman TMK Terendam Banjir, Proses Ibadah Jadi Terganggu

“Awalnya pembagian hasilnya itu 92,5% untuk TPR, dan 7,5% untuk BUMD PT.KKM. Inikan sangat merugikan PT.KKM sebagai pengelola sah pelabuhan. Hasil dari evaluasi tersebut maka dibuat adendum baru yakni pembagiannya jadi 40% untuk PT.KKM dan 60% untuk PT.TPR. Itupun masih merugikan daerah,” tambahnya.

Menurutnya, pembagian 40% tersebut masih merugikan karena investasi yang diklaim oleh PT.TPR sebesar Rp4,5 miliar juga belum jelas. Belum dihitung oleh tim apraisal dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh pemda.

“Kita menginginkan pelabuhan itu kembali ke PT.KKM sesuai dengan aturan, kewenangan dan perizinan,” ungkapnya.

Saran Berita  Prediksi BMKG, Hujan Lebat Disertai Petir Landa Karimun Satu Minggu ke Depan, Warga Pesisir Terdampak

“Investasinya itu belum tercatat dan belum diakui, namun PT.TPR sedari tahun 2021 sudah menikmati keuntungan sebesar 92,5%. Inikan lucu, kami sudah pernah konsultasi ke BPK, dan BPKP bahwasanya perhitungan nilai kewajaran persentase keuntungan itu di hitung berdasarkan berapa aset yang mereka tanamkan, sementara investasinya saja belum tercatat, dan tidak jelas,” lanjutnya.

Ke depan, setelah kewenangan tersebut seluruhnya kembali ke BUMD PT.KKM dan keberadaan TPR dievalusasi, ia berharap Dirut PT.KKM bisa lebih menggali potensinya selaku pengelola pelabuhan dan dapat memberikan sumbangsih PAD untuk Kab.Karimun. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine