BerandaKARIMUNGenjot PAD Parkir Yang...

Genjot PAD Parkir Yang Hanya Rp150 Juta Rupiah, Pemerintah Siap Berlakukan Tarik Retribusi Parkir Pertahun

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – Ketua Komisi 3 DPRD Karimun Adi Hermawan menyayangkan penerimaan pendapatan daerah dari parkiran kendaraan bermotor di Kab.Karimun hanya Rp150.000.000 pertahun.

Kecilnya pendapatan dari retribusi parkir, salah satu penyebabnya tidak dikelola oleh pemerintah melalui dinas terkait.

“Ya, pengelolaan parkir diberikan ke pihak ketiga, dan kita hanya menerima 150 juta rupiah pertahun. Padahal kalau kita kelola sendiri itu pontensi penerimaannya bisa miliaran rupiah,” ucap Adi Hermawan, Rabu (04/01/2023).

Ia melanjutkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, potensi penerimaan parkiran pertahun berkisar Rp4-5 miliar.

“Kendaraan bermotor tiap tahun bahkan tiap bulan terus bertambah di Karimun. Namun pembagiannya tetap Rp150 juta pertahun, ini kan kecil sekali,” imbuhnya.

Saran Berita  Shopi LIDA dan Youtuber PJ Meriahkan Joged Pacu Jalur Khas Ramlan Sambut Tahun Baru 2023

Terkait hal tersebut, Komisi 3 DPRD Kab.Karimun bersama OPD terkait sudah mengadakan rapat pembahasan dan akan memberlakukan pembayaran retribusi parkiran pertahun oleh pemilik kendaraan bermotor.

“Sama seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, untuk parkir juga kita akan berlakukan pungutan pertahun untuk setiap kendaraan bermotor,” tambahnya.

Terkait aturan pemberlakuan parkir berlangganan tersebut, Adi menyebutkan bahwa regulasi tersebut sudah diatur dalam peraturan bupati.

“Dalam peraturan Bupati nomor 78 tahun 2020 itu sudah ada aturannya terkait parkir berlangganan ini. Cuma nanti akan coba kita kelola sendiri tanpa kerjasama pihak ketiga. Para petugas parkir juga akan kita gaji perbulan,” tuturnya.

Saran Berita  Songket Khas Melayu Asal Prayun Kundur Mulai Go Internasional, Tampil di Front Row Paris Prancis

Terkait regulasi dan besaran biaya, Adi menyanpaikan bahwa Komisi 3 DPRD Karimun sudah mengajukan ke provinsi, agar nantinya pembayaran untuk langganan parkir tersebut dipungut oleh Samsat.

“Kita sudah ajukan, dan akan dibahas di provinsi. Kalau tidak ada halangan, aturan terkait parkir langganan ini akan mulai kita terapkan di bulan Februari 2023 nantinya,” tutupnya. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine