BerandaKARIMUNAktivitas Bongkar Muat di...

Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Krabi Disetop, DPRD Pemerintah Tindak Pelabuhan Yang Tak Punya Izin

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – Komisi III DPRD Karimun dengan tegas meminta aktivitas bongkar muat di pelabuhan milik Yayasan Cetiya Dharma Sagara disetop.

Sebab, pelabuhan yang terletak di Puakang, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun ini, dinilai tidak mengantongi izin bongkar muat.

Di sisi lain, pengelolaan pelabuhan yang lebih dikenal pelabuhan Krabi ini, lebih bersifat sosial, atau keagamaan.

“Jadi, kami minta Yayasan Cetiya Dharma untuk mensetop sementara semua aktivitas bongkar muat ekspedisi, dan lainnya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Karimun, Adi Hermawan, Kamis (22/12/2022).

Keputusan mensetop aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Krabi, lanjut Adi, berdasarkan keputusan rapat dengar pendapat (RDP) DPRD bersama stakeholder.

RDP di ruang Banmus DPRD Karimun dihadiri perwakilan KSOP Tanjungbalai Karimun, Polres Karimun, Karantina Kepelabuhan, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, serta Yayasan Cetiya Dharma Sagara.

Saran Berita  Tegakkan Harkamtibmas, Polres Karimun Gelar Operasi Bina Waspada Selama Sebulan

Turut hadir juga OKP Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Karimun yang membuat laporan.

Dalam RDP, pengurus Yayasan Cetiya Dharma Sagara mengakui kesalahan dengan tanpa ada izin berani melakukan aktivitas bongkar muat ekspidisi.

“Dari pengakuan itu, kami meminta Yayasan Cetiya Dharma Sagara menghentikan sementara aktivitas bongkar muat. Sambil menunggu selesainya pengurusan izin,” kata Adi.

Kepada KSOP, Dinas Perhubungan, dan Polres Karimun, Komisi III meminta meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan Krabi. Artinya, agar tidak ada lagi kegiatan bongkar muat di sana.

“Kami meminta pihak pelabuhan untuk melengkapi perizinan terlebih dahulu sebelum beroperasi, karena banyak kejadian seperti ini, begitu di tindak, baru beralasan tengah mengurus perizinan,” jelasnya.

Adi meminta keseriusan Pemerintah Daerah untuk menertibkan, dan menindak tegas pelabuhan yang belum memiliki izin bongkar muat.

Saran Berita  Serahkan DPA, Bupati Karimun Minta OPD Kerja Lebih Keras Wujudkan Program Pemerintah Daerah

“Aktivitas bongkar muat tanpa mengantongi izin, jelas melanggar aturan. Sanksinya sangat berat sekali,” ucap Adi.

Berdasarkan Undang Undang nomer 17 tahun 2008 tentang pelayaran di pasal 297 berbunyi, setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan tanpa izin, itu bisa dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000.

“Jika ini tidak segera ditindak tegas oleh Pemkab Karimun, ke depan akan lebih banyak lagi nantinya pelabuhan-pelabuhan lainnya yang muncul. Ini bisa menimbulkan presenden buruk ke depan untuk Karimun,” ulas kader Partai Hanura ini.

Sementara Ketua Perpat, Mecky Dewanca mengaku melaporkan aktivitas bongkar muat ekspidisi di Pelabuhan Krabi terindikasi tidak mengantongi izin.

“Jadi kami meminta Ketua Komisi III DPRD Karimun memanggil pihak pengelola pelabuhan untuk segera di dudukkan persoalan ini,” ucap Mecky Dewanca. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine