BerandaKARIMUNDiskominfo Karimun Panggil Provider...

Diskominfo Karimun Panggil Provider Internet dan TV Kabel Terkait Perizinan

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kab.Karimun akan memanggil pihak penyedia layanan provider tv kabel dan internet terkait perizinan.

Hal tersebut dikatakan oleh kepala bidang Teknologi Informasi Komunikasi Diskominfo karimun Dudy Isnandar kepada kabarkarimun.com, selasa (20/12/2022).

“Kami sudah mengadakan rapat dengan kepala dinas DPMPTSP Karimun pak Muhammad Yosli dan manager ULP PLN Karimun pak Hendrico terkait provider internet dan tv kabel yang menumpang di tiang PLN ini. Kita akan panggil di awal tahun 2023 nanti,” ucapnya.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat himbauan dari ULP PLN Karimun nomer: 106/KLH.01.01/E 10040500/2022 tertanggal 18 oktober 2022 tentang himbauan keselamatan ketenagalistrikan mengingat kabel provider internet dan tv kabel yang menumpang di tiang milik PLN.

Saran Berita  Masjid Nurul Iman TMK Terendam Banjir, Proses Ibadah Jadi Terganggu

“Kami dari pihak diskominfo kab.karimun juga belum mengetahui dan belum melihat terkait perizinanya provider internet dan TV kabel yang menumpang di tiang PLN. Untuk itu mereka akan kita panggil dan kita akan cek satu-satu dokumen perizinanya,” tambahnya.

Ia juga menghimbau pihak provider internet dan TV kabel yang memiliki ijin, agar membuat Asosiasi untuk melakukan pengawasan dan penertiban terkait kabel kabel yang dapat mengganggu jaringan ketenagalistrikan.

Sementara itu, manager ULP PLN Karimun Hendrico menegaskan, pihaknya hanya bisa sebatas memberikan himbauan kepada pihak provider internet dan tv kabel yang menumpang di tiang milik PLN.

Saran Berita  Aksi Flash Mob Partai PKS Karimun "Menyeru Penolakan Kenaikan Harga BBM"

“ULP PLN Karimun hanya sebatas memberikan himbauan kepada provider internet dan TV kabel yang menumpang di tiang milik PLN agar memindahkan kabelnya demi keselamatan ketenagalistrikan.Terkait tindaklanjutnya, tentu pihak pemberi ijin yang punya wewenang untuk menindaklanjuti ini,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, untuk pemberian teguran tertulis, pemberian sanksi, pembekuan kegiatan dan pencabutan IPJ Telematika yang mengganggu keselamatan tenaga kelistrikan, sesuai dengan peraturan menteri ESDM nomer 36 tahun 2013 hanya bisa dilaksanakan oleh menteri ESDM sendiri selaku pemberi ijin.

“Kita harapkan provider internet dan TV kabel ini membuat asosiasi untuk mengawasi dan menertibkan kabel-kabel mereka yang bisa mengganggu jaringan ketenagalistrikan,” tutupnya.

SARAN BERITA
Google search engine