BerandaKARIMUNTerkait Soal Dapil dan...

Terkait Soal Dapil dan Akumulasi Kursi Pileg 2024, Ini Penjelasan Ketua KPU Karimun

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko memberikan penjelasan terkait soal penentuan dapil, dan jumlah akumulasi kursi untuk pileg 2024 nantinya.

Sebelumnya, sempat mencuat prokontra terkait surat pengumuman tentang penataan daerah, dan alokasi kursi DPRD Karimun untuk pileg 2024 yang di sampaikan oleh KPU tertanggal 23 November 2022 lalu.

“Itu masih berbentuk rancangan, dan ada tiga opsi. Opsi itu nantinya kita uji publik terlebih dahulu. Dari uji publik tersebut baru kita putuskan bersama, kita mau pakai opsi yang keberapa,” jelasnya.

Adapun usulan tersebut antara lain, Opsi Pertama Dapil Karimun 1 (Karimun, Buru) 7 kursi, Karimun 2 (Moro, Durai) 3 kursi, Karimun 3 (Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, Belat) 9 kursi, dan Karimun 4 (Meral, Tebing, Meral Barat) 11 kursi.

Saran Berita  Diminta Indosiar Jadi Kreografer Siti Nurhaliza di D'Academy 5, Adi Siap Promosi Tanjak dan Sunting Karimun

Sementara untuk opsi kedua Dapil Karimun 1 (Karimun, Tebing) 10 kursi, Karimun 2 (Buru, Kundur Utara, Belat) 3 kursi, Karimun 3 (Moro, Durai) 3 kursi, Karimun 4 (Kundur, Kundur Barat, Ungar) 3 kursi, Karimun 5 (Meral, Meral Barat) 8 kursi.

Dan opsi terakhir ketiga, Karimun 1 (Karimun, Tebing) 10 kursi, Karimun 2 (Moro, Buru, Belat) 4 kursi, Karimun 3 (Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Durai, Ungar) 8 kursi, Karimun 4 (Meral, Meral Barat) 8 kursi.

Eko menambahkan, 3 opsi yang di buat tersebut merupakan ketentuan dari pusat, dan masih akan diadakan uji publik untuk menentukan opsi mana yang dipilih.

Saran Berita  Gubernur Ansar Serahkan 2.000 Bendera Merah Putih di Karimun

“Itu salah satu syarat dari KPU pusat, bahwa daerah harus membuat 3 opsi dan nantinya akan diadakan uji publik, dan di tentukan opsi mana yang akan di gunakan,” tuturnya.

Terkait pelaksanaan uji publik, Eko menjelaskan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan setelah selesai prosesi pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Selesai prosesi perekrutan PPK, kita akan adakan uji publik terhadap 3 opsi tersebut. Rencananya, uji publik akan kita laksanakan sebanyak tiga kali dengan melibatkan parpol, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, tokoh, serta element masyarakat lainnya,” tutupnya. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine