BATAM, kabarkarimun.com – Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) merancang sistem informasi terpadu ketenagakerjaan daerah di tahun 2023.
Hal ini ia sampaikan saat Rapat Kerja bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri di Batam, Rabu (18/10).
Sistem informasi terpadu yang dimaksud memuat semua informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Seperti informasi lowongan pekerjaan, profil pencari kerja, info pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi kompetensi, dukungan layanan K3, dan regulasi.
“Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan ini penting disediakan oleh Pemprov untuk memberi ruang informasi lebih luas kepada sektor ketenagakerjaan di Kepri. Karena selama ini masyarakat masih belum terlayani dengan baik khususnya info tentang ketenakerjaan daerah,” katanya.
Selama ini, informasi ketenagakerjaan masih dipublikasikan secara terbatas. Sementara masyarakat sangat membutuhkan informasi semacam ini.
“Sistem ini juga penting sebagai database ketenagakerjaan kita di Kepri. Kita bisa memaksimalkan data ini untuk kebutuhan penyusunan kebijakan bidang ketenakerjaan dan juga sebagai bahan evaluasi dan monitoring kebijakan,” ucapnya.
Nantinya semua perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan data kebutuhan tenaga kerja melalui Disnaker Kepri. Perusahaan yang akan melaksanakan rekrutmen pekerja wajib mengisi form melalui sistem untuk kemudian bisa dilihat secara luas oleh masyarakat.
“Jadi ini salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan bidang ketenagakerjaan. Selama ini kita ketahui informasi lowongan pekerjaan dan profil pencari kerja terbatas didapatkan. Jadi sistem ini semacam pasar kerja yang mempertemukan para pencari kerja dan pihak pemberi kerja,” imbuhnya. (njo)
