BerandaKARIMUNUsulan PPPK Guru Dipangkas,...

Usulan PPPK Guru Dipangkas, Sirajudin: Perhatian Pemprov Kepri Terhadap Isu Pendidikan Minim

Google search engine

BATAM, kabarkarimun.com – Anggota DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur menjawab pernyataan Kadisdik Kepri, Andi Agung yang menyebut bahwa pemotongan formasi oleh Kemenpan-RB menjadi alasan Pemprov Kepri tidak mengoptimalkan usulan formasi PPPK guru.

Sirajudin mengatakan, pernyataan Andi Agung tidak benar, karena usulan daerah lain sepenuhnya disetujui oleh pemerintah pusat.

Ia pun mencontohkan Pemrov Sulsel yang mengusulkan 10.385 formasi PPPK dan NTB 2.500 formasi.

“Jadi tidak benar alasan nya kalau mengajukan banyak juga akan di cut, rata-rata yang diusulkan 98 persen disetujui kok,” kata Sirajudin, Rabu (5/10/2022).

Sirajudin juga menepis pernyataan Andi Agung, dan Gubernur Ansar Ahmad yang menyebut minumnya anggaran menjadi salah satu faktor Pemprov Kepri tidak mengoptimalkan formasi PPPK guru.

Ia pun membandingkan nilai APBD Kepri dengan kedua daerah itu. Diketahui, tahun ini APBD Kepri Rp3,9 triliun, Sulsel Rp9,7 triliun dan NTB Rp5,39 triliun.

Saran Berita  Paska Juarai ESI Bupati Cup I, Nobel Pelangi Wakili Karimun di Porprov Kepri Cabor Esport

Dengan APBD saat ini, Pemprov Kepri seharusnya mampu mengusulkan 50 persen kebutuhan PPPK guru di tahun 2022.

“Dari sisi APBD kita memang lebih kecil, tapi kalau dihitung secara proporsional kita jauh ketinggalan,” ujarnya.

Sirajudin menjelaskan, perbedaan jumlah formasi ini menjadi pertanda minimnya perhatian Pemprov Kepri khususnya Gubernur Ansar Ahmad terhadap isu pendidikan.

Minimnya perhatian itu juga diperkuat dengan kebijakan Pemprov yang melakukan refocusing anggaran Disdik Kepri Rp12,6 miliar untuk urusan di luar pendidikan.

“Sejak beberapa tahun, masalah kekurangan sarana prasarana, kekurangan guru, pemerataan kualitas pendidikan, tidak diberi porsi anggaran yang memadai dari APBD,” ungkapnya.

Politisi PKB itu juga mengaku pesimis kebutuhan 3.064 PPPK guru akan terpenuhi di tahun 2023 karena tahun ini jika Pemprov Kepri hanya mengusulkan 718 formasi.

Saran Berita  Didampingi Satbinmas, Kapolres Karimun Bantu Lansia yang Hidup Sebatang Kara

“Pernyataan Kadisdik juga keliru itu kalau 2023 akan dituntaskan semua,” tuturnya.

Sirajudin pun meminta agar Gubernur Ansar Ahmad menjadikan isu pendidikan sebagai program prioritas, bukan hanya pembangunan infrastruktur semata.

“Lihat contoh pembangunan infrastruktur, anggarannya fantastis, sampai berhutang ke PT SMI saja bisa. Proyek Gurindam 12 terdahulu sampai Rp400 miliar juga bisa di biayai,” ucapnya.

Anggota DPRD Kepri 2 periode itu mengaku masih menaruh harapan agar Pemprov Kepri memaksimalkan kuota PPPK guru tahun 2022 sebagai wujud kepedulian Gubernur Ansar Ahmad terhadap pendidikan.

“Jadi sekali lagi ini soal komitmen dan political action. Kita minta agar formasi guru PPPK ini agar dimaksimalkan usulannya. Masa iya cuma 23 persen yang di usulkan dari kebutuhan,” harapnya. (rls/njo)

SARAN BERITA
Google search engine