BerandaKARIMUNFraksi Gerindra Minta Bupati...

Fraksi Gerindra Minta Bupati Karimun Rasionalisasi Gaji Honorer Paska Penyesuaian Harga BBM

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – Fraksi Gerindra meminta Bupati Karimun ikut merasionalisasi gaji honorer pasca kenaikan BBM.

Perlu juga diperhatikan rasionalisasi bagi TPP, upah, honorarium dan insentif pegawai di lingkungan Pemkab Karimun.

“Sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pandangan Umum Fraksi Gerindra pada agenda KUA-PPAS tanggal 14 September 2022 lalu. Kami mempertanyakan pendirian Bupati terkait TPP, upah, honorarium, dan insentif yang saat ini belum dilakukan rasionalisasi pasca kenaikan BBM,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Karimun, Zaizulfikar pada paripurna penyampaian pidato Nota Keuangan RAPBD Tahun 2023, Jum’at, (30/9/2022).

Menurut Zaizulfikar, radionalisasi
sangatlah penting. Mengingat TPP, upah, honorarium, dan insentif merupakan sandaran pokok perekonomian ASN ataupun honorer dalam menggantungkan hidupnya.

Saran Berita  Adu Kambing Motor vs Mobil, Adu Kambing, Pengendara Motor Alami Patah Tangan

“Suatu penalaran yang wajar apabila upaya rasionalisasi TPP, upah, honorarium, dan insentif dapat dijadikan sebagai point reward bagi ASN/Honorer untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Selain rasionalisasi upah, Fraksi Gerindra juga meminta Bupati Karimun untuk memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana, dan prasarana serta operasional kelurahan.

“Beberapa masukan lain yang kami terima adalah keluhan kelurahan yang tidak bisa menjalankan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Alasannya tidak tersedianya anggaran serta adanya keterlambatan anggaran yang dikucurkan dari kecamatan,” ucapnya.

Saran Berita  Ditutup Bupati Karimun, Perguruan Tapak Suci Juara Umum Pencak Silat Bupati Cup 2022

Hal tersebut, bagi Gerindra dianggap sangat mengironikan. Mengingat kelurahan bertujuan untuk menstimulasi pembangunan serta merepresentasi Musrenbang. Mulai dari Musrengbang RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga dengan Musrengbang Kabupaten.

“Kami tidak menginginkan adanya pemilahan bahkan pengkucilan di tengah desa yang memilki anggaran Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara kelurahan mencari operasional untuk ATK saja kesusahan,” tuturnya.

Zaizulfikar meminta Bupati Karimun untuk mencari solusi sebagai pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam tubuh eksekutif.

Serta memberikan mandatori pada kelurahan untuk mengelola keuangannya secara langsung demi menjaga produktifitas kelurahan. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine