BerandaKEPRIKARIMUN129 Pengecer Tetap Boleh Menjual BBM, Ini Syaratnya dan Ketentuannya

129 Pengecer Tetap Boleh Menjual BBM, Ini Syaratnya dan Ketentuannya

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – Kebijakan Pertamina untuk membatasi bahkan penyaluran BBM ke Agen Pemasaran Minyak dan Solar (APMS), mendapat reaksi dari Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Pasalnya, keberadaan APMS dinilai mampu menghidupkan ekonomi kerakyatan melalui penjualan BBM secara eceran. Apalagi penyalurannya dapat memenuhi kebutuhan BBM di daerah pulau-pulau.

“Pengecer BBM di Karimun sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan menjadi bagian dari ekonomi kerakyatan. Untuk itu kami meminta kepada Pertamina, dan tim Hiswana Migas untuk meninjau kembali kebijakan tersebut,” ungkap Bupati kepada awak media, Kamis (15/9/2022).

Untuk diketahui, di Kabupaten Karimun hanya memiliki tiga SPBU reguler, dan satu APMS. Keempatnya berada di Pulau Karimun.

Sementara selama ini pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah pulau-pulau, dipasok dari APMS.

Usulan Bupati untuk tetap mempertahankan APMS, direspon positif Pertamina. Dengan catatan jumlah pengecer yang sudah terdata tidak boleh ada penambahan lagi.

“Alhamdulillah, usulan kita ditateYang sudah terdata itu ada 129 pengecer, dan sesuai dengan kesepakatan jumlah ini tidak boleh bertambah lagi” tuturnya.

Selain itu, 129 pengecer BBM tersebut tidak dibenarkan menjual BBM melebihi harga enceran tertinggi yang ditetapkan oleh pihak Pertamina.

“Pengecer tidak dibenarkan menjual dengan harga melebihi HET. Kemudian BBM yang dibeli tidak dibenarkan untuk dijual ke industri, dan bisa terancam pidana,” ungkapnya.

Untuk itu, pengawasan terhadap 129 pengecer ini akan terus diperkektat agar penyluran BBM benar-benar tepat sasaran.

Selain usulan peninjauan kembali pembatasan dan pengurangan pengencer BBM, Rafiq juga meminta penambahan kuota untuk BBM jenis pertalite dan biosolar agar mencukupi kebutuhan Kab.Karimun hingga Desember 2022 nantinya.

“Saat ini untuk kuota pertalite itu hanya bisa memenuhi kuota 1,8 bulan, sementara biosolar itu hanya bisa memenuhi kuota 3,4 bulan,. Oeh sebab itu kita minta kepada pihak Pertamina untuk penambahan kuota agar sampai akhir Desember atau awal Januari kuotanya cukup. Sehingga di bulan Desember nantinya tidak terjdi situasi yang kurang kondusif akibat stok BBM habis,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid ESDM Disdagkop, UMKM dan ESDM Kab.Karimun Vandarones Purba mengatakan, pengecer BBM yang sudah terdata akan diusulkan menjadi sub penyalur.

“Pengencer BBM yang terdata ini akan diusulkan menjadi sub penyalur,. Kita mengambil percontohan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ” imbuhnya.

Selain itu bidang ESDM Disdagkop, UMKM dan ESDM Kab.Karimun juga tengah mempersiapkan perbup terkait sub penyalur tersebut.

“Kami sudah mengadakan study banding ke Kab.Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, kita juga akan menyusun Perbup untuk sub penyalur ini seperti di sana,” tutupnya. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine