KARIMUN, kabarkarimun.com – Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mengalokasikan dana untuk program Bantuan Sosial Upah (BSU) bagi masyarakat terdampak penyesuaian BBM.
Pengalokasian 2 % dana dari DBH, dan DAU, sudah masuk dalam penganggaran APBD-P tahun 2022. Besarannya berkisar 3 sampai 5 miliar rupiah.
“Hari ini (Jumat, red), juga sedang dibahas di DPRD Karimun antara banggar dan TAPD,” ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di sela
vidcon antara pemerintah pusat dengan Focus Grup Discusion (FGD) Provinsi Kepri dan kab/kota se-kepri di Rupatama Polres Karimun, Jum’at, (9/9/2022).
Rafiq menghimbau kepada seluruh elemen untuk melakukan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Seperti kegiatan bazar sembako murah yang akan diadakan oleh tim TPID Kabupaten Karimun pada Minggu, 11 September 2022 di Coastal Area.
Pengalokasikan 2 % dari dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk program BSU di setiap memang diminta pemerinta pusat me setiap provinsi, kabupaten/kota.
FGD merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah Kepri untuk menyikapi penyesuaian harga bahan bakar minyak tahun 2022.
“Sesuai surat perintah Kepolisian Daerah Kepri, setiap Kepolisian Resort diminta untuk membuat FGD, maka hari ini kami mengundang Bupati, Forkopimda, OPD terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, OKP, ormas, organisasi mahasiswa, aliansi pengusaha, dan awak media,” ujar Kapolres Karimun AKBP.Tony Pantano.SIK.SH.
Focus Grup Discusion digagas untuk membahas dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak tahun 2022. Di mana salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan Bantuan Sosial Upah kepada kelompok masyarakat terdampak.
“Peran Polres Karimun adalah sebagai fasilitator pelaksanaan FGD di Karimun. Tadi kita sudah melangsungkan video conference dengan Polda Kepri, Pemerintah Provinsi, dan pusat,” ujarnya.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Kabupaten Karimun terdapat 7.000 kepala keluarga yang menerima bantuan sosial.
Kabupaten Karimun saat ini ada 7.000 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sosial yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Sementara data di Kementrian Sosial, untuk Provinsi Kepulauan Riau terdapat 213.000 kepala keluarga yang akan mendapatkan BSU.
“Sebanyak 213.000 kepala keluarga ini akan dibagi ke 7 kabupaten/kota. Pembagiannya berdasarkan rasio jumlah penduduk, dan rasio jumlah angka kemiskinan.
“Untuk hal ini kita menunggu data siapa saja yang dapat, dan petunjuk teknis dari pusat. Agar program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak,” tutup Rafiq. (nku)
