BerandaKEPRIBATAMBerhasil Cegah PMI Ilegal, Sirajudin Nur Beri Penghargaan Puluhan Personel Polairud Polda...

Berhasil Cegah PMI Ilegal, Sirajudin Nur Beri Penghargaan Puluhan Personel Polairud Polda Kepri

Google search engine

BATAM, kabarkarimun.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sirajudin Nur memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada 29 personel Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud), Polda Kepri, atas keberhasilan penanganan pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke negara tetangga dalam setahun terakhir.

Sirajudin Nur menyebut penghargaan tersebut salah satu wujud kebanggaaannya kepada aparat kepolisian dalam menjalankan kewajiban tugas dengan baik dalam melindungi dan mengayomi warga negara Indonesia (WNI), khususnya terkait isu TPPO.

“Jadi, ini bentuk perhatian saya sebagai anggota Komisi IV DPRD Kepri yang memang membidangi ketenagakerjaan,” kata Sirajudin Nur usai menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis di kantor Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang, Kota Batam, Senin (5/9/2022).

Politisi PKB itu berharap prestasi dan kinerja jajaran kepolisian Ditpolairud Polda Kepri dalam menanggulangi terjadinya kasus TPPO di perairan setempat bisa terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan.

Ia juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan Polri maupun TNI dapat bekerja sama agar ke depan tak ada lagi kasus TPPO di wilayah tersebut.

“Mari bersama-sama, kita cegah TPPO sebagai isu strategis kita di bidang ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sirajudin turut menambahkan bahwa TPPO bukan hanya sekadar urusan administrasi kenegaraan, tapi juga menyangkut hak azasi manusia (HAM).

Ia memandang negara tak boleh lepas tangan terhadap masalah TPPO atau Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang mayoritas diberangkatkan ke negeri jiran melalui jalur-jalur nonprosedural dari perairan Kepri. 

Persoalan TPPO di Kepri sudah berulang kali terjadi, bahkan pada awal tahun 2022 ada puluhan WNI meninggal setelah kapal yang mereka tumpangi karam di sekitar perairan Johor, Malaysia.

“Kita harus bahu-membahu, jangan sampai ada lagi WNI jadi korban perdagangan orang. Ini juga menyangkut martabat dan keselamatan warga negara kita,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Kepri AKBP Sudarsono yang menjadi salah satu penerima penghargaan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas atensi anggota Komisi IV DPRD Kepri yang telah memberikan penghargaan terhadap kienerja para anggotanya dalam menangani kasus TPPO.

Ia mengaku bangga dengan adanya piagam penghargaan tersebut, karena akan sangat  mendukung karir anggota kepolisian.

“Ini juga jadi bekal mereka untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut, dan merupakan kebanggaan kepada anggota yang baru, supaya meningkatkan prestasi dengan kegiatan-kegiatan positif,” kata Kasubdit.

Sudarsono juga mengakui jika perkara TPPO atau human trafficking memang menjadi atensi Ditpolairud Polda Kepri, karena daerah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, sehingga menjadi jalur yang mudah bagi oknum atau pihak-pihak tertentu untuk menyelundupkan PMI secara ilegal.

“Kami bakal memaksimalkan pencegahan penyelundupan PMI ilegal ke negeri jiran. Apalagi kita di lokasi perairan, maka antisipasi kecelakaan laut jadi atensi Polri,” ujar Kasubdit.

Ia turut mengharapkan dukungan warga agar lebih berani memberikan informasi terkait kegiatan TPPO atau PMI ilegal. Hai ini mengingat sebelum diberangkat ke luar negeri, mereka terlebih dulu berada di lingkungan warga sekitar, sehingga mempermudah aparat kepolisian untuk menindak dan mencegah terjadinya TPPO.

Hal tersebut juga sejalan dengan langkah Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) yang sedang merancang dan mendorong agar kabupaten/kota membentuk comunnity watch atau lembaga masyarakat guna membantu polisi di bidang hukum khususnya menyangkut TPPO/PMI ilegal. Dengan demikian, warga secara aktif terlibat, mengawasi, melaporkan, dan menyerahkan ke polisi untuk ditindak tegas. (rls/njo)

SARAN BERITA
Google search engine