BerandaLAINNYADefisit 31 Ribu KL Solar Subsidi untuk Nelayan, DPRD Karimun Usulkan Penambahan...

Defisit 31 Ribu KL Solar Subsidi untuk Nelayan, DPRD Karimun Usulkan Penambahan Kuota

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – DPRD Karimun mengusulkan penambahan kuota BBM jenis solar bersubsidi untuk Kabupaten Karimun sebanyak 31 kiloliter.

Usulan tersebut didasari dari jumlah kuota sekarang sebesar 19 ribu kiloliter dinilai tidak mencukupi kebutuhan yang mencapai 50 kiloliter per tahun.

“Kesimpulan rapat kami bersama Komisi III, dan pihak-pihak terkait bahwa solar subsidi yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Karimun sebanyak 50 ribu KL. Sementara kuota yang didapatkan dari pusat hanya 19 ribu kiloliter. Artinya kita kekurangan 31 ribu KL solar subsidi” ujar Wakil Ketua II DPRD Karimun Rasno.SE.M.Si, Senin (6/6/2022).

Rasno menganggap defisit solar subsidi sebesar 31 ribu KL tersebut, menjadi penyebab kelangkaan di Kabupaten Karimun.

“Jadi kami mengusulkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun serta Provinsi Kepri untuk bekerjasama dengan pemilik SPPB mengajukan penambahan kuota. Sehingga bisa mencukupi kebutuhan nelayan yang ingin melaut,” ungkapnya

Sementara Ketua Komisi III DPRD Karimun Adi Hermawan menuturkan, jumlah armada nelayan yang ada di Karimun saat ini totalnya 2.745 unit. Rinciannya, 460 kapal dengan kapasitas 10 – 30 GT.

Sedangkan yang di bawah 10 GT ada 2.285 unit kapal nelayan.

“Berdasarkan jumlahnya, dan sudah di lakukan perhitungan yang sesuai dengan peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, dengan jumlah kapal sebanyak itu idealnya kebutuhan solar kita sebesar 50.875 KL. Dengan rincian 10-30 GT itu 26.381 KL, dan yang di bawah 10 GT itu 24.494 KL,” paparnya.

Berdasarkan SK no.32 tahun 2022 dari BPH Migas, Kabupaten Karimun hanya mendapatkan kuota BBM solar Subsidi sebanyak 19.514 KL oleh pusat.

“Dari total perolehan kuota 19.514 KL itu dibagi lagi untuk reguler 1 SPBB, dan Reguler 2 SPBU,” tuturnya.

Untuk pengajuan kuota tambahan tersebut, DPRD Kabupaten Karimun membutuhkan data kapal nelayan yang sudah tercatat berikut pemilik kapal by name by adress. Sehingga kelengkapan data tersebut menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Karimun untuk menyurati BPH Migas agar bisa menambah kuota solar subsidi.

“Setiap tahun itu pasti ada penambahan armada nelayan, hal tersebut sebenarnya bagus, karena menunjukkan bahwa terjadi penambahan ekonomi di Karimun. Untuk itu kami mengharapkan pusat membantu mengabulkan usulan penambahan kuota solar subsidi ini,” pungkasnya. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine