KARIMUN, kabarkarimun.com – Sebanyak 700 nelayan di Kabupaten Karimun belum mendapat rekomendasi pengisian BBM jenis solar subsidi.
Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 6 perwakilan dari SPB, dan SPBU, Kabid ESDM Disdag, Koperasi, UMKM dan ESDM Kabupaten Karimun serta DKP Kabupaten Karimun, Selasa (31/05/2022) lalu.
Rapat yang dihelat di ruang Banmus DPRD Karimun itu membahas soal usulan permintaan penambahan kuota solar subsidi khususnya bagi nelayan.
“Dari data yang disampaikan sementara, tercatat lebih kurang 2.500 orang nelayan di Kabupaten Karimun.
Tapi yang dapat rekomendasi untuk pengisian solar subsidi hanya 1.800 saja, sementara yang 700 lagi belum dapat rekomendasi,” papar Ketua Komisi III DPRD Karimun, Ady Hermawan.
Kondisi tersebut, jelas sangat dikeluhkan, sekaligus merugikan nelayan kecil. Sebab, mereka tidak bisa mengisi solar subsidi.
“Disini kami meminta kepada pihak terkait untuk mempermudah pemberian rekomendasi untuk nelayan-nelayan kecil. Tujuannya agar mereka mendapatkan jatah solar subsidi juga, terutama nelayan dengan kapasitas kapal dibawah 10 GT,” tegas kader Hanura ini.
Dalam RDP, Komisi III juga meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri maupun DKP Kabupaten Karimun untuk mensinkronkan data jumlah nelayan dan kapal di Kabupaten Karimun.
“Sinkronisasi data nelayan, dan kapal berikut rinciannya perlu didapatkan. Tujuannua agar kita mengetahui pasti berapa kekurangan kuota solar sehingga bisa diajukan untuk penambahan,” ujarnya.
Terpisah, salah seorang nelayan Karimun, Mukhlisin mengaku dirinya tidak dapat mengisi solar subsidi. Alasannya tidak mengantongi surat rekomendasi.
“Kalau kami ingin melaut, terpaksa beli solar non subsidi. Bagi kami, harganya terlalu tinggi. Sementara untuk mendapatkan solar subsidi, kami tak mengantongi rekomendasi,” keluh Mukhlisin.
Komisi III DPRD Karimun telah menjadwalkan kembali RDP lanjutan terkait masalah pengajuan penambahan solar subsidi untuk nelayan pekan depan. (nku)
