BerandaKEPRIKARIMUNFraksi Gerindra Tolak Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Karimun, Ini Alasannya

Fraksi Gerindra Tolak Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Karimun, Ini Alasannya

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – DPRD Karimun telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Karimun menjadi perda pada sidang paripurna, Selasa (17/5/2022).

Tujuh fraksi DPRD Karimun menyetujui Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Karimun itu. Hanya Fraksi Gerindra yang menolak.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Karimun Zaizulfikar SE.SH mengatakan, bahwa peraturan daerah tersebut hanya akan memguntungkan pihak swasta, dan merugikan daerah.

“Pendapatan BUMD kepelabuhan kita itu sudah 92,5 % jatuh ke pihak swasta. Seluruh aset existingnya dialihkan ke pihak swasta selama 30 tahun. Ini saja belum jelas tindaklanjutnya, sekarang malah mau di perdakan lagi Perusahaan Perseroan,” keluh Zaizulfikar.

Bang Boi, sapaan akrab Zaizukfikar, juga menyayangkan tindakan Bupati Karimun yang justru mendorong Perusahaan Perseroan Daerah ketimbang perusahaan umum daerah.

“Ini sangat disayangkan. Perusahaan Perseroan Daerah itu, 49 % bahkan lebih sahamnya bisa dimiliki oleh pihak ketiga atau swasta. Sementara jika berbentuk perusahaan umum daerah, murni milik daerah sesuai Pasal 5 ayat 1 dan 2 PP nomor 54 tahun 2017,” cetusnya.

Boi khawatir, pemegang saham mayoritas tidak selamanya mampu melindungi perusahaannya dari penguasaan swasta sehingga berdampak kerugian.

“BUP yang sudah 100 % dikuasai daerah saja masih pontang panting mencari perlindungan hukum, apalagi ini hanya menguasai saham sebanyak 51 %. Apalagi jika seandainya pemegang saham mayotitas mampu dikendalikan oleh minoritas disebabkan hal-hal tertentu,” imbuhnya

Boi menegaskan bahwa ranperda ini masih prematur, dan butuh dipertimbangkan kembali. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine