BerandaKEPRIKARIMUNMeski Hanya Perbaiki Data Pembuatan Paspor, Pemohon Harus Bayar Lagi

Meski Hanya Perbaiki Data Pembuatan Paspor, Pemohon Harus Bayar Lagi

Google search engine

KARIMUN, kabarkarimun.com – Komisi I DPRD Karimun melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi, Selasa (19/4/2022).

Selain menjalin silaturahmi, kunjungan rombongan Komisi I juga karena adanya aduan warga terkait pembuatan paspor melalui aplikasi m-paspor.

Pemohon paspor keberatan harus membayar lagi, karena terdapat kesalahan saat input data sebelumnya.

“Kami mengadakan kunjungan ke kantor Imigrasi dalam rangka silaturahmi sekaligus berkonsultasi. Karena ada warga yang mengeluhkan untuk memperbaiki data entri yang salah harus membayar lagi,” ujar Ketua Komisi I, Sulfanow Putra.

Meski begitu, Sulfanow Putra sangat mengapresiasi Kementrian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjend Imigrasi atas terobosannya meluncurkan Aplikasi m-paspor. Selain memberi kemudahan masyarakat dalam mengurus paspor, juga dapat mencegah pungli, dan percaloan.

“Setiap sistem elektronik itu pasti memiliki kekurangan dan kendala, nah kekurangannya sistem ini adalah, saat kita mengisi formulir elektronik di aplikasinya dan terjadi kesalahan dalam pengisian, maka uang yang sudah kita transfer untuk pembuatan paspor ini tidak bisa kita klaim lagi. Artinya kita harus membayar ulang lagi, makanya ini yang jadi pertanyaan kami, kenapa harus seperti ini sistemnya,” ungkapnya.

Sulfanow Putra juga menyarankan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam pengisian data diri di aplikasi m-paspor. Dan harus benar paham cara pengisiannya.

“Seharusnya aplikasi ini memberikan sedikit pertimbangan. Maksudnya jika ada masyarakat yang mengalami kesalahan dalan penulisan data diri, ya bisa lah ditolerir. Akan sangat memberatkan jika salah input data, konsekuensinya harus bayar lagi untuk memperbaiki,” tutur kader PDIP ini.

Kekurangan aplikasi tersebut, Sulfanow Putra melihat ada celah terjadi pungutan liar. Karena begitu salah sedikit, masyarakat harus membayar lagi untuk memperbaiki.

“Seharusnya sistem seperti ini disosialisasikan terlebih dahulu minimal setahun, sehingga masyarakat terbiasa dan kesalahan penulisan data masih bisa ditolerir,” papar Sulfanow.

Sulfanow Putra berharap, Kantor Imigrasi melalui Kemenkumham sedikit memberikan keringanan untuk maasyarakat dalam pembuatan paspor. Melihat kondisi banyaknya masyarakat Kabupaten Karimun yang bekerja di negara tetangga.

“Saya berharap kepada Imigrasi, berikanlah kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus paspor ini terutama bagi masyarakat Kabupaten Karimun, dan ber KTP Karimun. Apalagi sebentar lagi ini akan dibuka pelayaran internasional, karena sebagian besar masyarakat kita ke negara tetangga itu untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya dikarenakan mereka sulit mendapat pekerjaan di negara mereka sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas II TPI Karimun Sophian Kasim Sani SH MSi menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan dari Komisi I DPRD Karimun ini untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan kami terkait tentang hal pengurusan paspor via aplikasi ini,” ungkapnya.

Sophian juga mengatakan bahwa dalam hal pengurusan paspor, pihaknya juga menjalankan sesuai instruksi dari pusat.

“Kami ucapkan terimakasih kepada komisi I DPRD yang telah berkunjung dan kami juga menyampaikan bahwa kami di sini hanya menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pusat terkait pembuatan paspor secara elektronik ini” pungkasnya. (nku)

SARAN BERITA
Google search engine